Sosialisasi Revisi UU Pilkada 2017

Add caption

Bawaslu Provinsi Riau melakukan Sosialisasi Pengembangan Pengawasan Pemilu Partisipatif dalam rangka Tatap Muka dengan Stakeholder dan Masyarakat di Hotel Mutiara Mardeka tanggal 9 Juni 2016. Dengan menghadirkan Narasumber dari Bawaslu RI, Bpk. Nasrullah dan Anggota Komisi II DPR RI, Bpk. H. Lukman Edy.

Dalam kegiatan ini Bawaslu Provinsi Riau Menghadirkan Narasumber yang luar biasa dari Komisi II DPR RI sebagai Pembuat Undang-Undang dan dari Bawaslu RI sebagi pelaksana Undang-Undang, tentu dalam kesempatan ini peserta mendapatkan kesempatan emas buat diskusi terkait dengan Undang-Undang Pilkada serentak Tahun 2017 yang sempat direvisi oleh DPR RI.

Wakil ketua Komisi II DPR RI Bpk H. Lukman Edy menyampaikan proses Revisi Undang-Undang Pilkada kali ini adalah proses yang begitu panjang, hal ini dikarenakan DPR RI selaku pembuat UU agar tersusun dengan baik, kemudian hasilnya dipublikasi bertujuan mendapatkan masukan dari masyarakat tentang hasil revisi Undang-Undang Pilkada tahun 2017.

Ada beberapa pasal yang DPR RI revisi terutama terkait politik uang, dalam UU Pilkada kali ini kami menyebutkan sanksi bagi calon yang melakukan politik uang yakni bagi pasangan calon yang terbukti melakukan politik uang maka pasangan calon akan didiskualivikasi, sanksi ini dibuat agar menimbulkan efek jerah bagi pasangan calon terutama calon incambent karena biasanya calon incambent yang sering melakukan politik uang dengan cara menitipkan uang disetiap dinas agar membuat sebuah program yang bunyinya program pemerintah daerah.

Dalam pasal tersebut juga dibunyikan wewenang Bawaslu dalam menangani politi uang, yakni kewenangan diberikann sepenuhnya kepada Bawaslu sehingga bawaslu bisa mengdiskualivikasi pasangan calon yang terbukti melakukan politik uang. Dalam hal ini diakui kesulitan dalam pembuatan peraturan politik uang.

Menanggapi apa yang disampaikan bpk H. Lukman Edy tentang politik uang, pimpinan bawaslu RI Nasrullah menjelaskan perbedaan Politik uang dengan Kos politik. Yang bisa dikatakan politik uang adalah tim sukses atau pasangan calon yang membagi-bagikan uang saat kampanye yang tidak rapi, tidak merata, tidak tersusun dan tidak bisa dipertanggungjawabkan dalam dana kampanye, kalau Kos Politik tim sukses membagikan uang dengan cara tersusun rapi, terstruktur dan bisa dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam dana kampanye yang berupa amprah

Read More

Ketua Bawaslu Riau: Bangun Komunikasi dan Tingkatkan Kapasitas Diri

Riau Gus.com, Pekanbaru – Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Riau Edy Syarifuddin berpesan agar seluruh jajaran Bawaslu Provinsi Riau terus membangun komunikasi dan meningkatkan kapasitas diri dalam rangka persiapan pelaksanaan Pemilihan Bupati/Walikota di Provinsi Riau, disampaikan pada Upacara Bendera, Selasa, 17 Februari 2015 di halaman kantor Bawaslu Provinsi Riau.

Edy Syarifuddin sebagai Pembina Upacara  mengamanahkan berikut ini:

“Kita perlu untuk meletakkan dasar-dasar pondasi organisasi jajaran Pengawas Pemilu sampai ke tingkat bawah untuk menghadapi Pemilihan Bupati/Walikota yang ada di Provinsi Riau”

“Harapan kita semua, agar setiap pribadi meningkatkan kapasitas diri sesuai fungsi dan kemampuan untuk diri kita masing-masing”

“Kemampuan tentu berbeda, fungsi tetap sama, itu sebabnya tingkatkan kemampuan dari setiap pribadi kita yang ada di kantor Bawaslu Provinsi Riau ini” 

“Dalam satu dua kali pertemuan saya ingatkan juga, agar setiap pribadi kita sudah memastikan bahwasanya kita adalah orang yang layak untuk mengurusi Bawaslu Provinsi Riau, apapun posisi kita, tidak ada keistimewaan, karena tanpa ada satu dan dua orang yang saling melengkapi tentu ditemukan kepincangan-kepincangan dalam organisasi”

“Kedepan tentu kita harus banyak juga melakukan penguatan organisasi berbentuk supervisi, monitoring, kunjungan, penguatan dan pendampingan Panwaslu Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau”

“Itu sebabnya kata-kata awal saya, tingkatkan kapasitas saudara untuk menghadapi ini”

“Bangun komunikasi yang baik, latih pribadi saudara, karena ini merupakan ajang latihan, siapapun yang ada di Kantor Bawaslu Provinsi Riau harus mengambil kesempatan ini sebagai ajang latihan untuk menuju banyak persoalan yang harus kita hadapi kedepan”

“Mudah-mudahan Siapapun yang berasal dari Bawaslu Provinsi Riau ini dapat beradaptasi dimanapun kita berada".

“Pesan saya kepada kita semua, agar kehadiran di Bawaslu Provinsi Riau bermanfaat untuk diri, orang lain dan untuk kepentingan yang lebih besar adalah terlaksannya penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota berjalan secara luber dan jurdil”

“Kita harus serius, silahkan gelak canda, tapi yakinlah saudara nanti akan dihadapkan dengan pekerjaan yang luar biasa sulit setelah gong 17 Februari 2015 ini, bersama-sama kita dengarkan seperti yang kita ketahui ini” pungkasnya.

Read More

KPU Riau Siap Gelar Pilkada Serentak Untuk Sembilan Daerah

Bawaslu Provinsi Riau, Pekanbaru - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau siap melaksanakan Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak untuk sembilan kabupaten dan kota di Riau.

KPU Riau mengaku tidak mempermasalahkan keputusan pemerintah menggelar Pilkada serentak akhir tahun ini. Pesta demokrasi tersebut bisa berjalan sesuai harapan, mengingat KPU Riau sudah mengantisipasinya sejak November 2014 lalu.

"Kami sudah melakukan persiapan sejak November 2014. KPU Riau sudah melaksanakan focus group discusion (FGD) untuk 4 daerah yang melaksanakan Pilkada tahun ini, saat ini tinggal menularkan hasil diskusi tersebut kepada lima daerah lain yang belum pernah dilakukan," kata Ketua KPU Riau Nurhamin, Sabtu, 21 Februari 2015.

Menurut dia, empat daerah yang sudah dipastikan melaksanakan Pilkada tahun ini adalah Kabupaten Kepulauan Meranti, Indragiri Hulu, Bengkalis dan Kota Dumai. Sedangkan lima daerah lain yang sedianya melaksanakan Pilkada tahun depan adalah Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Kuantan Singingi, Rokan Hilir dan Siak.

"Untuk tiga daerah lainnya di Riau yakni Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru dan Kabupaten Indragiri Hilir kemungkinan akan melaksanakan Pilkada serentak pada 2017 nanti," pungkas Nurhamin. (tks)

Read More

Kisah jenderal polisi terpaksa jual sepatu di pasar loak

Bayangkan ada seorang jenderal polisi yang merangkap jabatan sebagai menteri. Tentu kaya raya dan bisa hidup mewah dengan fasilitas negara.

Namun hal itu tak berlaku untuk Hoegeng Imam Santoso. Tahun 1966, Hoegeng berpangkat Inspektur Jenderal sekaligus menjabat Menteri Sekretaris Presidium Kabinet. Posisi yang lumayan jika ingin menumpuk kekayaan pribadi.

Namun sejak menjadi perwira pertama, Hoegeng dikenal lurus. Tak satu sen pun dia mau makan uang haram. Semua fasilitas negara yang dirasa tak perlu juga dikembalikan.

Karena itulah Hoegeng hidup pas-pasan. Bahkan rupanya Hoegeng sampai terpaksa menjual sepatu miliknya di pasar loak. Hal ini diceritakan mantan sekretaris Hoegeng, Soedharto Martopoespito dalam buku Hoegeng Polisi dan Menteri Teladan yang ditulis Suhartono dan diterbitkan Penerbit Buku Kompas tahun 2013.

Ceritanya saat itu Dharto melihat Aco, sopir Hoegeng, sedang sedih. Rupanya Aco sedih dan bingung karena belum berhasil melaksanakan permintaan Hoegeng. Pak jenderal ini menyuruh Aco menjual sepasang sepatu miliknya di pasar loak. Namun tak laku, karena sepatu Hoegeng ini ukurannya besar. Sudah begitu, mereknya pun tidak terkenal.

Dharto pun tergerak untuk membantu Aco. Dia coba mengontak seorang perwira polisi, AKBP Totok Soesilo. Totok ini polisi yang diperbantukan sebagai sekretaris menteri. Selain itu, dia juga lumayan berada karena punya usaha penggilingan ulang karet di Medan. Totok pernah berkata pada Dharto, jika ada kesulitan coba datang saja, siapa tahu dia bisa bantu.

"Karena ingin membantu, Totok membeli sepatu Hoegeng dengan harga seperti sepatu baru merek terkenal, Rp 1.200. Nilai itu hampir sama dengan gaji saya selama sebulan," kenang Dharto.

Totok mewanti-wanti supaya Dharto tak bilang pada Hoegeng kalau dia yang membeli sepatu itu. Totok mengaku cuma ingin membantu Dharto dan jenderal Hoegeng yang merupakan seniornya di kepolisian.

Dharto lalu memberikan uang itu pada Aco. Dia berpesan kalau Hoegeng tanya, bilang saja ada yang beli sepatu itu, tapi yang jelas bukan Dharto, melainkan orang lain.

Keesokan harinya, Hoegeng tiba di kantor dan langsung memeluk Dharto. "Terima kasih ya Mas Dharto, terima kasih," kata Hoegeng sumringah.

Sampai akhir hayatnya Hoegeng tak pernah tahu siapa yang membeli sepatu itu. Dharto sendiri baru menceritakan kisah ini pada keluarga Hoegeng tahun 2013. Dia menyimpan kisah mengharukan ini puluhan tahun lamanya.

Kejujuran Hoegeng banyak ditiru anak buah. Banyak polisi di era Hoegeng yang mengikuti teladan pimpinan mereka. Seperti Jenderal Ursinus yang sampai pinjam uang mertua karena gajinya tak cukup membiayai dapur ngebul sebulan. Padahal Ursinus adalah kepala korps lalu lintas dan mantan Kapolda Sumatera Utara.

Ada juga seorang Kombes yang tetap bangga menggunakan mobil kijang kotak yang sudah butut. Saat ditanya kenapa tak ganti mobil, polisi itu menjawab.

"Malu sama Pak Hoegeng, jenderal saja nggak punya mobil, sudah untung saya Kombes bisa beli mobil walau cuma mobil butut, yang penting halal."

Read More

Ini penjelasan Lenovo terkait isu software berbahaya 'Superfish'

Isu software berbahaya 'Superfish' di laptop terbaru keluaran mereka, membuat Lenovo mengambil tindakan cepat guna mengatasi kekhawatiran pengguna.

Yang pertama, Lenovo telah mengunggah instruksi penghapusan manual yang saat ini tersedia secara online. Sebuah tool otomatis untuk membantu pengguna menghapus software dan sertifikatnya pun sudah diterbitkan oleh Lenovo. Tool tersebut tersedia.

Lebih lanjut, guna mengatasi kerentanan bagi semua pengguna produk Lenovo, perusahaan teknologi yang berbasis di China ini bekerja sama dengan McAfee dan Microsoft untuk mengkarantina atau menghapus software Superfish dan sertifikatnya dengan menggunakan tool dan teknologi mereka yang terdepan di industri.

Lenovo juga sudah memerintahkan penginstalan Superfish dihentikan dan koneksi server diputus pada Januari 2015 karena adanya keluhan pengguna mengenai pengalaman menggunakan produk.

Sejak muncul keluhan kerentanan akibat Superfish, Lenovo bergerak secepat dan setegas mungkin berdasarkan data yang ada. Lewat email konfirmasi yang diterima, Lenovo mengatakan bila Superfish tidak berdampak pada produk mereka.

"Meskipun isu ini sama sekali tidak berdampak pada produk ThinkPad, tablet, desktop dan smartphone; atau server dan perangkat penyimpanan untuk enterprise, kami memahami bahwa semua pelanggan Lenovo harus mendapat informasi. Kami mohon maaf telah menyebabkan kekhawatiran pada para pelanggan kamikami belajar dari pengalaman ini dan akan menggunakan pengalaman ini untuk memperbaiki hal-hal yang kami lakukan dan cara kami melakukannya di masa yang akan datang," tulis Lenovo.

Selain itu, Lenovo juga menjelaskan tentang apa itu Superfish sebenarnya. Menurut Lenovo, teknologi Superfish adalah murni berbasis kontekstual/image dan bukan berbasis perilaku.

Software ini tidak melakukan profiling atau memantau perilaku pengguna. Dia tidak merekam informasi pengguna. Dia tidak mengetahui siapa penggunanya. Pengguna tidak dilacak atau menjadi target ulang. Setiap sesi indepanden. Pengguna diberi pilihan untuk menggunakan atau tidak menggunakan produk ini.

"Kami menyadari bahwa software ini tidak memenuhi tujuannya dan kami telah melakukan tindakan cepat dan tegas untuk menghapus software ini dari produk-produk kami," lanjut Lenovo

Read More